"Aceh Harus Contoh Jogja, Tetap Merah Putih"
Padahal, Yogyakarta juga sama-sama Daerah Istimewa.
Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bersikukuh mempertahankan lambang bendara GAM sebagai bendera Aceh seperti yang telah mereka tetapkan dalam Qanun (peraturan daerah Aceh) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Padahal pemerintah pusat telah meminta Gubernur dan DPRD Aceh untuk segera mengganti bendera tersebut.
Untuk itu anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Sidarto Danusubroto, meminta persoalan bendera Aceh segera diselesaikan lewat dialog intensif antara Jakarta dan Aceh. “Perlu ada dialog. Jangan sampai terjadi pengerasan dan penguatan kembali. Jangan sampai ada konflik lagi,” kata Sidarto kepada VIVAnews di Yogyakarta, Jumat 19 April 2013.
Sidarto mengatakan jika persoalan bendera Aceh berlarut-larut dan terkesan dibiarkan, maka daerah lain akan menuntut hal yang sama untuk mengibarkan bendara sesuai keinginan mereka masing-masing. “Jangan sampai ini terjadi di daerah lain,” kata politisi PDIP itu.
Ia meminta daerah lain di Indonesia mencontoh Yogyakarta yang juga memiliki undang-undang keistimewaan, namun tidak membuat bendera sendiri dan tetap mengibarkan bendera Merah Putih. “Yogyakarta bisa menjadi contoh miniatur dari Indonesia. Meskipun berstatus istimewa, namun tidak membuat bendera yang berbeda,” ujar Sidarto.
Sidarto mengingatkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah karena adanya kemajemukan, termasuk keberagaman etnis dan budaya. “Maka janganlah saling mengotot. Dialog harus dimaksimalkan dengan solusi untuk kemenangan bersama,” kata dia.
Sebelumnya, Rabu 17 April 2013, Gubernur Aceh Zaini Abdullah memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas soal bendera Aceh. SBY meminta masyarakat Aceh untuk melihat masa depan, dan tidak menengok ke belakang terus-menerus.
Untuk itu anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, Sidarto Danusubroto, meminta persoalan bendera Aceh segera diselesaikan lewat dialog intensif antara Jakarta dan Aceh. “Perlu ada dialog. Jangan sampai terjadi pengerasan dan penguatan kembali. Jangan sampai ada konflik lagi,” kata Sidarto kepada VIVAnews di Yogyakarta, Jumat 19 April 2013.
Sidarto mengatakan jika persoalan bendera Aceh berlarut-larut dan terkesan dibiarkan, maka daerah lain akan menuntut hal yang sama untuk mengibarkan bendara sesuai keinginan mereka masing-masing. “Jangan sampai ini terjadi di daerah lain,” kata politisi PDIP itu.
Ia meminta daerah lain di Indonesia mencontoh Yogyakarta yang juga memiliki undang-undang keistimewaan, namun tidak membuat bendera sendiri dan tetap mengibarkan bendera Merah Putih. “Yogyakarta bisa menjadi contoh miniatur dari Indonesia. Meskipun berstatus istimewa, namun tidak membuat bendera yang berbeda,” ujar Sidarto.
Sidarto mengingatkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah karena adanya kemajemukan, termasuk keberagaman etnis dan budaya. “Maka janganlah saling mengotot. Dialog harus dimaksimalkan dengan solusi untuk kemenangan bersama,” kata dia.
Sebelumnya, Rabu 17 April 2013, Gubernur Aceh Zaini Abdullah memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas soal bendera Aceh. SBY meminta masyarakat Aceh untuk melihat masa depan, dan tidak menengok ke belakang terus-menerus.
